bappeda.bangkalankab.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah

Profil

Visi

Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Berkualitas dan Partisipatif

Misi

Menyusun rencana pembangunan ekonomi, prasarana wilayah, pemerintahan dan kemasyarakatan yang berkualitas guna mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat
Menyusun rencana kebijakan anggaran pembangunan daerah yang akurat dan rasional.
Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah guna mengakomodasikan berbagai program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Tugas Pokok & Fungsi

Membantu Bupati dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan;

b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

d. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan badan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas & fungsinya

Info

BIMTEK PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD

Pemerintah Kabupaten Bangkalan / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan mengadaan kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan melalui Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 April 2017. Sambutan pembukaan oleh Kepala Bappeda yang dibacakan oleh Sekretaris Bappeda Bapak Wibagio Suharta, S.Sos.MM dalam sambutannya beliau mengharapkan dari hasil kegiatan Bimtek Penyusunan Indikator Utama ( IKU ) OPD ini adalah dapat melahirkan rumusan-rumusan Indikator Kinerja Utama yang Smart yang dapat membawa kemajuan dan perbaikan dalam bidang perencanaan dan pelaporan kinerja dan pengarahan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Bapak Abd. Hamed, M.Pd. Bapak Asisten mengharapkan Penyusunan IKU Tahun 2017 harus lebih baik dari sebelumnya baik dari sisi penyajian maupun substansinya

Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan Bimtek ini pada hari pertama adalah Bapak Dwi Suyantono, SH.MM, Kabag Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur menyampaikan materi terkait permasalahan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten bangkalan dan Ibu Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si Dosen Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Trunojoyo Madura menyampaikan materi terkait Penyusunan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam rangka Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018. Pada hari ke dua dilaksanakan Desk Penyusunan IKU yang dibimbing oleh Ibu Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si Dosen Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Trunojoyo Madura, dari hasil Desk ini diharapkan agar tiap-tiap OPD langsung dapat memahami dan mengerti serta ada persamaan persepsi dalam Penyusunan IKU yang benar berdasarkan aturan yang berlaku yang merupakan kunci atau pedoman dari penyusunan dokumen lainnya seperti Renstra, Renja.

Penulis: Tutik Herawati, S.Sos, Editor: R. Indra Riskiyanto, S.Kom

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka upaya untuk mengembangkan kompetensi aparatur khususnya perencana pada perangkat daerah Kabupaten Bangkalan dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Dalam bentuk pelatihan, dapat dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal sebagaimana diatur dalam pasal 212 ayat (2) dilakukan melalui e-Learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut project leader memandang perlu dilakukan pengembangan kompetensi perencana daerah melalui jalur pelatihan non klasikal secara mandiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. melalui e-Learning.

Dengan diterapkannya inovasi ini, diharapkan adanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kondisi ini akan terwujud dengan ditandai beberapa indikator sebagai berikut :

-Perencanaan pembangunan yang matang dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik daerah maupun perangkat daerah.
-Konsistensi perencanaan daerah dan perangkat daerah, yaitu antara dokumen perencanaan 5 tahunan, tahunan dan perencanaan penganggaran dari Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD).

Pengunjung : 771