bappeda.bangkalankab.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah

Profil

Visi

Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Berkualitas dan Partisipatif

Misi

Menyusun rencana pembangunan ekonomi, prasarana wilayah, pemerintahan dan kemasyarakatan yang berkualitas guna mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat
Menyusun rencana kebijakan anggaran pembangunan daerah yang akurat dan rasional.
Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah guna mengakomodasikan berbagai program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Tugas Pokok & Fungsi

Membantu Bupati dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan;

b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

d. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan badan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas & fungsinya

Info

PENYELENGGARAAN MUSREMBANG RKPD 2020

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2020 telah dilalukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. Kegiatan ini digelar pada Rabu 20 Maret 2019 di Gedung pertemuan Ratoh Ebuh dengan pengusungan tema "Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dasar yang Merata".

Pelaksanaan Musrembang RKPD kali ini dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni MM dan juga dihadiri oleh segenap perangkat daerah diantaranya Muspida Kabupaten Bangkalan, DPRD Kabupaten Bangkalan, Seluruh pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan, para camat Kabupaten Bangkalan, serta para undangan masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Sambuatan pembukaan Bapak Mohni menjelaskan tentang tata cara dan pelaksanaan Musrenbang RKPD dilakukan dan diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Bapak Muhni juga melanjutkan bahwa pembangunan Kabupaten Bangkalan dapat terwujud dengan partisipasi dari seluruh aspek elemen masyarakat Kabupaten Bangkalan. Tingkat Kerjasama yang baik antara setiap perangkat daerah dengan setiap elemen masyarakat akan menghasilkan tujuan pembangunan yang maksimal.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka upaya untuk mengembangkan kompetensi aparatur khususnya perencana pada perangkat daerah Kabupaten Bangkalan dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Dalam bentuk pelatihan, dapat dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal sebagaimana diatur dalam pasal 212 ayat (2) dilakukan melalui e-Learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut project leader memandang perlu dilakukan pengembangan kompetensi perencana daerah melalui jalur pelatihan non klasikal secara mandiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. melalui e-Learning.

Dengan diterapkannya inovasi ini, diharapkan adanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kondisi ini akan terwujud dengan ditandai beberapa indikator sebagai berikut :

-Perencanaan pembangunan yang matang dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik daerah maupun perangkat daerah.
-Konsistensi perencanaan daerah dan perangkat daerah, yaitu antara dokumen perencanaan 5 tahunan, tahunan dan perencanaan penganggaran dari Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD).