bappeda.bangkalankab.go.id

Profil

Visi

Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Berkualitas dan Partisipatif

Misi

Menyusun rencana pembangunan ekonomi, prasarana wilayah, pemerintahan dan kemasyarakatan yang berkualitas guna mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat
Menyusun rencana kebijakan anggaran pembangunan daerah yang akurat dan rasional.
Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah guna mengakomodasikan berbagai program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Tugas Pokok & Fungsi

Membantu Bupati dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan;

b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

d. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan badan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas & fungsinya

Info

Fasilitasi dan Koordinasi Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/TF-TSLP

Dengan telah terbentuknya Forum TSLP/CSR Kabupaten Bangkalan yang sudah hampir 2 tahun Lembaga ini berdiri, hal ini membuktikan bahwa pelaku usaha baik perusahaan perusahaan, BUMD, ataupun perbankan yang berada di Kabupaten Bangkalan cukup mempunyai rasa kepedulian yang tinggi untuk peningkatan pembangunan serta untuk mensejahterakan masyarakat Bangkalan. Dengan terbentuknya forum TSLP/CSR pemerintah Kabupaten Bangkalan berharap program program yang akan di kontribusikan oleh pihak perusahaan untuk masyarakat Bangkalan agar supaya menghindari tumpang tindih program pembangunan. Itulah sebenarnya fungsi dari keberadaan Forum TSLP/CSR Kabupaten Bangkalan. Meninimalisir tumpang tindih program . Forum ini juga bertujuan mendorong perusahaan melaksanakan program CSR yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Forum TSLP/CSR Kabupaten Bangkalan di tahun 2019 merupakan tahun ke 3 sejak forum ditetapkan oleh Bupati. Keanggotaan dari Forum TSLP/CSR sampai dengan tahun ke 3 ini keberadaan anggotanya masih tetap dengan 17 Perusahaaan. belum ada anggota perusahaan baru yang tergabung dalam keanggotan Forum TSLP/CSR Kabupaten Bangkalan. Bahkan dari keanggotaan 17 tidak semuanya aktif melainkan ada 5 dari 17 yang sudah tidak aktif dalam kelembagaan forum TSLP/CSR Kabupaten Bangkalan. Pun demikain juga dalam kelembagaan perusahaannya beberapa anggota forum yang sudah tidak aktif adalah anggota forum yang dalam perusahaannya sudah tidak melakukan aktivitas usahanya. Kelembagaan inilah yang diharapkan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mendukung ketercapaian visi misi dari Bupati untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, untuk terus melakukan terobosan terobosan seta ide ide yang harus terus di kembangkan untuk keberhasilan pembangunan di Bangkalan dan kesejahteraan masyarakarat melalui berbagai program kegiatan kegiatan CSR di Bangkalan.

Kegiatan fasilitasi dan koordinasi TF-TSLP Tahun 2019 ini dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang pedoman kerja dan pelaksanan tugas pemerintah Kabupaten Bangkalan dan DPA Bappeda tahun 2019. kegiatan ini sudah terencanakan dalam dokumen RPJMD, Renstra Bappeda. Kegiatan ini dilaksanakan karena kegiatan yang merupakan salah satu faktor untuk mendukung visi misi Bupati 2018-2023. kegiatan ini merupakan salah satu faktor untuk mendorong keberlangsungan Lembaga Forum TSLP/CSR Kabupaten Bangkalan serta memberikan support lebih dalam hal pengelolaannya lembaganya. Tugas dari tim fasilitasi TF TSLP/ CSR ini adalah menjamin penyelenggaraan TSLP/CSR di Kabupaten Bangkalan terlaksana secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan TSLP/CSR telah diatur di dalam beberapa regulasi sehingga terbentuknya Forum TSLP/CSR Kabupaten Bangkalan didasarkan pada dasar hukum berikut ini :

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat atas lingkungan hidup;
Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan Tanggungjawab sosial perusahaan;
Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang didalamnya salah satu klausanya mewajibkan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan, dimana kewajiban tersebut dibiayai oleh perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Undang-undang ini juga menyebutkan tentang pemberian ganjaran/sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan;
Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2013 yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar lokasi perusahaan.
Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, yang mewajibkan semua BUMN untuk menjalankan Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (PBL) yang disisihkan dari laba yang diperoleh. Program Kemitraan/PK adalah kerjasama bisnis yang lebih diorientasikan pada program pengembangan usaha yang berbasis kemitraan antara BUMN dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun Program Bina Lingkungan diorientasikan pada pemberdayaan kondisi lingkungan baik yang bersifat ekonomis maupun sosial kemasyarakatan;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka upaya untuk mengembangkan kompetensi aparatur khususnya perencana pada perangkat daerah Kabupaten Bangkalan dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Dalam bentuk pelatihan, dapat dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal sebagaimana diatur dalam pasal 212 ayat (2) dilakukan melalui e-Learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut project leader memandang perlu dilakukan pengembangan kompetensi perencana daerah melalui jalur pelatihan non klasikal secara mandiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. melalui e-Learning.

Dengan diterapkannya inovasi ini, diharapkan adanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kondisi ini akan terwujud dengan ditandai beberapa indikator sebagai berikut :

-Perencanaan pembangunan yang matang dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik daerah maupun perangkat daerah.
-Konsistensi perencanaan daerah dan perangkat daerah, yaitu antara dokumen perencanaan 5 tahunan, tahunan dan perencanaan penganggaran dari Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD).